Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 menegaskan asas-asas dalam pengelolaan dana desa, diantaranya adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pijakan inilah yang memotivasi salah satu pemangku desa di wilayah Ngawi, Jawa Timur, untuk tetap konsisten mengedepankan transparansi pengelolaan anggaran yang masuk di desanya.

Nur Ekawati Kepala Desa (Kades) Jogorogo, Kecamatan Jogorogo mengaku, global anggaran yang masuk di desanya baik dari pemerintah pusat maupun propinsi demikian juga daerah dikelola secara ‘apik’ sesuai peruntukanya. Realisasi anggaran yang dikelola pemerintah desanya tetap menyesuaikan pagu divinitif maupun ketentuan lain yang telah disepakati didesanya.

“Penyaluran dana menjadi hal terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Mendasar hal itu selama dua tahun terakhir memang anggaran yang masuk ke desa jumlahnya sangat luar biasa. Tentu proporsional belanja anggaran tetap menyesuaikan kesepakatan yang ada dan terpenting dana itu harus kami pertanggungjawabkan sebaik mungkin,” kata Nur Ekawati, Sabtu (11/02).

Jelas Nur, total pendapatan yang diterima desanya selama 2016 lalu Rp 1.756.530.431.00, atau Rp 1,756 miliar lebih dan penyerapan belanja habis Rp 1.741.898.062.00 atau Rp 1,741 miliar. Sumber pendapatan yang paling besar memang dari Dana Desa (DD) mencapai Rp 694.722.000 disusul dari Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 608.919.000. Total pendapatan tersebut ditambah dari beberapa pos lain seperti pendapatan asli desa (PAD), bantuan keuangan sarpras dan BHPR baik tahun 2015 maupun 2016.

“Untuk tahun lalu (2016-red) itu memang kami prioritaskan pembangunan fisik seperti rabat dan talud dan sisanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan kemasyarakatan. Meski sudah kami pertanggungjawabkan sebaik mungkin tentu saran dan masukan dari warga masyarakat sangat kami tunggu untuk bahan evaluasi tahun-tahun berikutnya,” tandas Nur.

Pungkasnya, dengan jumlah penduduk lebih dari 15 ribu jiwa dari 4 dusun bukan perkara mudah untuk melakukan penataan disemua sektor pembangunan. Dengan demikian kehadiranya sebagai kepala desa harus mampu sebagai top manajemen. Artinya harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya supaya lebih maju.

Sumber : SiagaIndonesia
Axact

Desa Jogorogo

Desa Jogorogo, Maju Unggul Jaya. Memayu Hayuning Bawono, Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kartoraharjo

Post A Comment:

0 comments: